Home » , » MAKALAH "POLITIK DALAM ISLAM"

MAKALAH "POLITIK DALAM ISLAM"


Pandangan Islam Tentang Politik  
A.      LATAR BELAKANG
Umat muslim, dalam hidupnyaberpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Darikedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalanipersoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan,kebaikan dan ancaan termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al Qur’andan Al Hadist permasalahan politik juga tertuang didalamnya. Diantaranyamembahas: prinsip politik islam, prinsip politik luar negeri islam. Baikpolitik luar negeri dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
Prinsip-prinsip politik yangtertuang dalam Al Qur’an dan Al Hadist merupakan dasar politik islam yang harusdiaplikasikan kedalam system yang ada. Diantaranya prinsip-prinsip politikislam tersebut:
v  Keharusam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Al Mu’min:52).
v  Keharusan menyelesaikan masalah ijtihadnya dengan damai (AlSyura:38 dan Ali Imran:159)
v  Ketetapan menunaikan amanat dan melaksanakanhukum secara adil (Al Nisa:58)
v  Kewajiban menaati Allah dan Rosulullah sertaulil amr (Al Nisa:59)
v  Kewajiban mendamaikan konflik dalam masyarakat islam (Al Hujarat:9)
v  Kewajiban mempertahankan kedaulatan negara danlarangan agresi (Al Baqarah:190)
v  Kewajiban mementingkan perdamain dari padapermusuhan (Al Anfal:61)
v  Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalampertahanan dan keamanan (Al Anfal:60)
v  Keharusan menepati janji (An Nahl:91)
v  Keharusan mengutamakan perdamaian diantarabangsa-bangsa (Al Hujarat:13)
v  Keharusan peredaran harta keseluruh masyarakat(Al Hasyr:7)
v  Keharusan mengikuti pelaksanaan hukum
Menurut AbdulHalim Mahmud (1998) bahwa islam juga memiliki politik luar negeri. Tujuan daripolitik luar negeri tersebut adalah penyebaran dakwah kepada manusia di penjurudunia, mengamankan batas territorial umat islam dari fitnah agama, dan systemjihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jadi politik bermaknainstansi dari negara untuk keamanan kedaulatan negara dan ekonomi.

BAB II
PEMBAHASAN

A.     PENGERTIAN POLITIK MENURUT ISLAM
Politik dalam Islam menjuruskegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuanuntuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yangmempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Pengertianini bertepatan dengan firman Allah:
Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yangbenar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlahkepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. (Al-Isra’:80)

B.      KEDUDUKANPOLITIK DALAM ISLAM
Terdapat tiga pendapat  di kalangan pemikir muslim  tentang kedudukan politik dalam syariatislam. Yaitu :
Pertama,kelompok  yang menyatakan bahwa islamadalah suatu agama yang serbah lengkap didalamnya terdapat pula antara lainsystem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebutdengan fikih siasah (system ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagianintegral dari ajaran islam.  Lebih jauhkelompok ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladaniadalah system yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh parakhulafa al-rasyidin yaitu sitem khilafah.
Kedua,kelompok yangberpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agamatidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammadhanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikanrisalah tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan danmemimpin suatu Negara.
Aliran Ketiga menolak bahwaislam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistemketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana pandanaganbarat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran iniberpendirian bahwa dalam islam tidak teredapat sistem ketatanegaraan, tetapaiterdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Sejarah membuktikan bahwa nabikecuali sebagai rasul, meminjam istilah harun nasution, kepala agama, jugabeliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu yastrib yangkemudian menjadi madinah al-munawwarah sebagai wilayah kekuasaan nabi sekaligusmanjadi pusat pemerintahannya dengan piagam madinah sebagai aturan dasarkenegaraannya. Sepeninggal nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negaradigantikan abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat,selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut “khalifah”. Sistem“khalifah” ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaankhalifah terakhir, ali “karramah allahu wajhahu”.

C.     DEMOKRASIDALAM ISLAM
Kedaulatan mutlak dan keesaan tuhanyang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung Dalamkonsep khalifah memberikan kerangka yang dengannya para cendikiawan belakanganini mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis. Didalamnyatercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan padakesamaan derajat, manusia, dan kewajiban rakyat sebsgai pengemban pemerintahan.
Demokrasi islam dianggap sebagaisistem yang mengekuhkan konsep-konsep islam yang sudah lama berakar, yaitumusyawarah {syura}, persetujuan {ijma’}, dan penilaian interpretative yangmandiri {ijtihad} .
Musyawarah, konsensus, dan ijtihadmerupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi islamdalam kerangka keesaan tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagaikhalifah-nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namunlepas dari ramainya perdebatan maknanya didunia islam, istilah-istilah inimemberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara islam dandemokrasi di dunia kontemporer.

D.     MASYARAKATMADANI
Masayarakat madani adalah masyarakat yang beradap, menjunjung tinggi nilai-nilaikemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karenaitu didalam ilmu filsafat, sejak filsafat yunani sampai msaa filsafat islamjuga dikenal istilah madinah atau polis, yang berarti kota yaitu masyarakatyang maju dan berperadaban. Masyarakat madina menjadi simbol idealisme yangdiharapkan oleh setiap masyarakat.
Katamadani merupakan penyifatan terhadap kota madinah, yaitu sifat yang ditunjukanoleh kondisi dan sisyem kehidupan yang berlaku di kota madinah . kondisi dansistem kehidupan menjadi popular dan dianggap ideal untuk menggambaraknmasyarakat yang islami, sekalipun penduduknya terdiri dari berbgai macamkeyakinan. Mereka hidup dengan rukun, saling membantu, taat hukum, dan menujjukankepercayaan penuh terhadap kepemimpinannya. aL-qur’an menjadi konstitusi untukmenyelesaikan berbagai persoalan hidup yang terjadi diantara penduduk madinah.
Perjanjian madinah berisikesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong, menciptakankedamaian, dalam kehidupan social, menjadikan aL-qur’an sebagai konstitu,menjadikan rasulullah SAW sebagai pemimpin yang ketaatan penuh terhadapkeputusan-keputusannya, dan memberikan kebebaan bagi penduduknya untuk memelukagama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Masyarakat madani sebagai masyarakatideal memeliki karakteristik sebagai berikut :
a)       Bertuhan
b)       Damai
c)       Tolong-menolong
d)       Toleran
e)       Keseimbanagn antara hak dan kewajiban social
f)        Berperadaban tinggi
g)       Berakhlak mulia

E.         ASAS-ASASSISTEM POLITIK ISLAM
1)       Hakimiyyah Ilahiyyah
Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilandan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlakAllah.

Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhakdisembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, danbagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70)

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut:
*       Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalahTuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusiakecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa
*       Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki olehsesiap kecuali Allah
*       Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukumsebab Dialah satu-satuNya Pencipta
*       Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hakmengeluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik
*       Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebabhanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalahsahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus
Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa terasutama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyahdan Uluhiyyah.

2)       Risalah
Risalah bererti bahawa kerasulan beberapaorang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammads.a.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melaluilandasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allahdalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul meyampaikan,mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.
Dalam sistem politik Islam, Allah telahmemerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullahs.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-oerintah Rasulullah s.a.w dantidak mengambil selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalamsegala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikanAllah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untukAllah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin danorang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamumaka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; danbertakwalah kepada Allah. SesungguhnyaAllah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hinggamereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudianmereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamuberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa’: 65)

3)       Khilafah
Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumiini adlah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaanyang telah diamanahkanini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yangditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemiliktetapi hanyalah khalifah atau  wakilAllah yang menjadi Pemilik yang sebenar.

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di mukabumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Yunus: 14)

Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana iabenar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifahdipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:
*       Terdiridaripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip=prinsiptanggngjawab yang terangkum dalam pengertian kkhilafah
*       Tidakterdiri daripada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah sertabertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehNya
*       Terdiridaripada orang-orang yang berilmu, berakal sihat, memiliki kecerdasan, kearifanserta kemampuan intelek dan fizikal
*       Terdiridaripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggungjawab kepadamereka dengan yakin  dan tanpa keraguan
F.      PRINSIP-PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK ISLAM
1)       Musyawarah
Asas musyawarah yang paling utamaadldah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan oarang-oarang yang akanmenjawat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang keduaadalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yangtelah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yangseterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menetukan perkara-perkarabaru yang timbul di dalangan ummah melalui proses ijtihad.

2)       Keadilan
Prinsip ini adalah berkaitan dengankeadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalampelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politikIslam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalamkehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antaradua pihak yang bersebgketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangansuami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya.kewajipan berlaku adil danmenjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam,maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut.Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utamakerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3)       Kebebasan
Kebebasan yang diipelihara olehsistem politik Islam ialah kebebasan yang berterskan kepada makruf dankebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenaradalah tujuan terpentingbagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagiundang-undang perlembagaan negara Islam.

4)       Persamaan
Persamaan di sini terdiri daripadapersamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikultanggungjawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undangperlembagaan dan persamaan berada di bawah kuatkuasa undang-undang.

5)       Hakmenghisab pihak pemerintah
Hak rakyat untuk menghisab pihakpemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip iniberdasarkan kepada kewajipan pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalamhal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hakrakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalammasyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Dalampengertian yang luas, ini juga bererti bahawa rakyat berhak untuk mengawasi danmenghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah.

G.     TUJUAN POLITIK MENURUT ISLAM
Tujuan sistem politik Islam adalahuntuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atasdasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam.  Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.  Dengan adanya pemerintahan yang mendukungsyariat, maka akan tertegaklah  Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Dintersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuankepada sistem politik dan pemerintahan Islam:
1)       Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telahdisepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam
2)       Melaksanakanproses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalanganorang-orang yang berselisih
3)       Menjagakeamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dandamai
4)       Melaksanakanhukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia
5)       Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataanbagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
6)       Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
7)       Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekahsebagaimana yang ditetapkan syarak
8)       Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripadaperbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir
9)       Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagimengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara
10)    Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yangrapi dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi  Ad-Din

BAB III
PENUTUP

A.      KESIMPULAN.
Politik merupakan pemikiran yang menguruskepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hokum atauaktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkapersatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukumsecara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullahdan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politikmenghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islammenolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.
Pemerintahanyang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakn kehendaknya kepadarakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat.Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdipada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalahotoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam.Dalam politik luar negerinya islam menganjurakan dan menjaga adanya perdamain.Walaupun demikan islam juga memporbolehkan adanya perang, namun dengan sebabyang sudah jelas karena mengancam kelangsungan umat muslim itu sendiri. Danperang inipun telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Jaditidak sembarangan perang dapat dilakukan. Politik islam menuju kemaslahatan dankesejahteraan seluruh umat.

 
DAFTAR PUSTAKA

Hasby, Subky, dkk.2007. BUKU DARAS.PPA Universitas Bramijaya ; Malang
RisalahUsrah 3 – Sistem-sistem Islam, Abu Urwah
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Resource

TABLE OF CONTENTS



 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. C4T4T4N 4N4K B4NGS4 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger